Pancasila dalam Konsep Ketatanegaraan Indonesia

NEGARA HUKUM PANCASILA INDONESIA

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki sejarah yang cukup panjang pada perkembangannya sejak kemerdekaan de facto-nya. Perubahan demi perubahan, amandemen demi amandemen telah dilalui undang-undang dasar negara ini. Di mulai dari undang-undang dasar 1945 yang bersifat sementara, hingga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) amandemen ke IV yang masih bertahan hingga saat ini. Merupakan salah satu hal yang menarik untuk dikaji secara ilmiah berdasarkan aspek filosofis, yuridis maupun sosiologi adalah dibubuhkannya pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Pertanyaan yang akan muncul adalah apakah yang dimaksud dengan negara hukum pada pasal ini? Apakah negara hukum yang berkonsep rechtstaat atau rule of law? Nomokrasi Islam atau socialist legality? Atau konsep tersendiri? Oemar Senoadji berpendapat bahwa Negara Hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka Negara Hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara Hukum Pancasila.[1]

Relevansi Pancasila sebagai sumber hukum adalah suatu keniscayaan, mengingat posisi Pancasila sendiri adalah sebagai staatfundamentalnorm sebagaimana dikemukakan dalam bagan hierarki sumber hukum Hans Nawiasky. Adapun penggunaan istilah rechtstaat yang tercantum dalam penjelasan UUD RI 1945 menurut M Tahir Azhary merupakan suatu genus begrip (jenis konsep) yang masih dimaknai secara umum, maka istilah Negara Hukum Pancasila merupakan pengertian khusus. Beliau pun menambahkan bahwa istilah rechtstaat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sama sekali berbeda dan tidak identik dengan konsep negara hukum Eropa Kontinental maupun konsep negara hukum Anglo-Saxon, terlebih konsep socialist legality. Akan tetapi menurut beliau konsep Negara Hukum Pancasila memiliki persamaan dengan konsep Nomokrasi Islam terutama dalam Asas bangsa dan Negara Indonesia.[2]

Adapun ciri-ciri utama dari konsep Negara Hukum Pancasila yang dijalankan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikemukakan oleh M. Tahir Azhary [3]adalah :

  1. Ada hubungan erat antara agama dan negara;
  2. Bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa;
  3. Kebebasan beragama dalam arti positif;
  4. Ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang; dan
  5. Asas kekeluargaan dan kerukunan.

Melihat ciri-ciri yang dikemukakan di atas, memang tidak ditemukan dalam konsep negara rechstaat maupun law of rule terlebih socialist legality. Hal ini dapat dilihat pada penekanan terhadap masalah agama yang ada di Negara Indonesia. Jika kita lihat pada konsepsi barat, maka sekularisme dan kebebasan beragama dalam arti positif atau negatif merupakan relasi antara negara dan agama. Maka dari itu, jika ditinjau dari staatfundamentalnorm yang dipakai Negara Hukum Indonesia, masalah agama adalah masalah yang memiliki kaitannya dengan fungsi negara sebagai organisasi masyarakat, terutama masyarakat yang dikenal religius dan majemuk. Meskipun terdapan persamaan-persamaan yang ada pada ciri-ciri konsep yang lain, namun perlu diperhatikan bahwa kesamaan sebagian unsur atau ciri tidak bisa memutlakkan status obyek yang disamakan. Maka bisa dibilang konsep negara hukum yang dianut Indonesia adalah sui generis.

DEMOKRASI DAN PANCASILA

Setelah memahami kekhasan konsep Negara Hukum Pancasila Indonesia, hal yang lain yang patut dibahas karena memilki relasi yang erat adalah pembahasan demokrasi. Dalam pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat merupakan adagium sekaligus konsep mendasar dari gagasan demokrasi. Persamaan dan kesetaraan merupakan aspek utama yang diunggulkan dalam konsep demokrasi dari konsep lainnya. Jimly Asshiddiqie mengutarakan bahwa demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat.[4]

Jimly Asshiddiqie memaparkan bahwa constitutional democracy mengandung beberapa unsur pokok yang tergabung dari unsur demokrasi dan nomokrasi[5], yakni:

  1. Adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama;
  2. Pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas;
  3. Adanya aturan yang mengikat dan dijadikan rujukan bersama;
  4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama itu;
  5. Pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia;
  6. Pembatasan kekuasaan melalui mekanisme penyelesaian sengketa ketatanegaraan antar lembaga negara, baik secara vertikal maupun horizontal;
  7. Adanya peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak (independent and impartial) dengan kewibawaan putusan yang tertinggi atas dasar keadilan da kebenaran;
  8. Dibentuknya lembaga peradilan yang khusus untuk menjamin keadilan bagi warga negara yang dirugikan akibat putusan atau kebijakan pemerintahan (pejabat administrasi negara);
  9. Adanya mekanisme “judicial review” oleh lembaga peradilan terhadap norma-norma ketentuan legislatif, baik yang ditetapkan oleh lembaga legislatif maupun oleh lembaga eksekutif;
  10. Dibuatnya konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan-jaminan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut di atas, disertai;
  11. Pengakuan terhadap asas legalitas atau due process of law dalam keseluruhan sistem penyelenggaraan negara.

Adapun ciri-ciri demokrasi sendiri menurut Franz-Magnis Suseno adalah:

  1. Negara Hukum;
  2. Pemerintahan yng berada di bawah kontrol masyarakat;
  3. Pemilihan umum yang bebas;
  4. Prinsip mayoritas;
  5. Jaminan hak-hak demokratis.

Sepintas memang prinsip-prinsip diatas telah terkandung dalam konstitusi Negara Kesatuan Indonesia, namun perlu dipahami bahwa diperlukan penjelasan lebih lanjut dan terperinci dari prinsip diatas. Hal ini disebabkan dinamisasi yang terjadi di Negara Hukum juga berkaitan dengan perubahan konsep demokrasi yang ada. Pada prinsip mayoritas, misalnya, implementasinya di Negara Hukum Pancasila Indonesia jelas berbeda dengan negara lain. Mengingat heterogenitas warga negara Indonesia baik dari aspek agama, ras dan suku jelas selain prinsip mayoritas juga diimbangi dengan perlindungan dan pemenuhan terhadap minoritas. Hal ini disebabkan jika kekuasaan dimutlakkan pada mayoritas semata, jelas akan menimbulkan permasalahan yang baru seperti kekuasaan otoriter, penindasan atau diskriminasi terhadap minoritas yang jelas bertentangan dengan nilai dari Pancasila terlebih sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab”.

Oleh sebab itu praktek dari gagasan demokrasi jelas harus dikembalikan pada staatfundamentalnorm Negara Hukum Pancasila Indonesia, Pancasila. Berdasarkan rasio-legis yang telah dipaparkan secara singkat diatas, jelas penerapan demokrasi di Indonesia juga berbeda dengan penerapan demokrasi di negara lain. Sebagaimana berbedanya penerapan sistem Negara Hukum di Indonesia, Pancasila yang merupakan ideologi yang mandiri juga menghendaki adanya perbedaan konsepsi dari demokrasi di Indonesia.

Berangkat dari sinilah tercetusnya gagasan Demokrasi Pancasila sebagai konsep demokrasi yang sui generis dan berlaku di Negara Hukum Pancasila Indonesia.

KESIMPULAN

Negara Hukum dan Demokrasi yang diterapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sistem yang berbeda dari sistem yang ada, baik sistem tradisional maupun modern. Kekhususan dari sistem yang berlaku di Indonesia setidaknya dilandasi beberapa faktor, yaitu:

  1. Pancasila sebagai staatfundamentalnorm Negara Indonesia;
  2. Perjalanan sejarah kemerdekaan Indonesia;
  3. Heterogenitas dan kemajemukan yang ada di masyarakat Indonesia;
  4. Religiusisme masyarakat Indonesia.

Maka dari itu, hubungan korelasi antara konsep negara hukum dengan demokrasi yang berlaku di Indonesia ada pada keberlakuan Pancasila sebagai dasar falsafah negara. Selain itu, demokrasi juga menghendaki negara yang mengonsepsinya berbentuk negara hukum dan negara hukum sendiri memiliki fungsi perlindungan hak-hak demokratis. Jika di ibaratkan, negara hukum dan demokrasi bak koin yang memiliki dua sisi, satu sama lainnya berhubungan erat dan Jimly Asshiddiqie menyebutnya democratische rechtstaat[6].

Garis besar konsep negara hukum dan demokrasi di Indonesia telah digambarkan secara praktis dan komprehensif, namun permasalahan antara das sein dan das sollen tetap ada. Teori, konsep dan sistem yang telah dibangun jelas berbeda dengan implementasi nyata yang ada di Negara Indonesia, ibarat jauh panggang dari api. Namun, hal seperti ini tidak boleh menyurutkan langkah menuju perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik ke depannya.

 

DAFTAR BACAAN

Buku:

Asshiddiqie, Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Rajawali Press, Jakarta, 2010.

Azhary, Muhammad Tahir, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Kencana, Jakarta, 2010.

Makalah:

Asshiddiqie, Jimly, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Materi yang disampaikan dalam studium general pada acara The 1st National Converence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 2005.

Asshiddiqie, Jimly,. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.

Slide:

Asas Demokrasi, Departemen Hukum Tata Negara Universitas Airlangga, Surabaya, 2011.

Internet:

Makalah Demokrasi Pancasila, http://www.peutuah.com/, dikunjungi pada tanggal 11 Oktober 2011.

Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli, http://edukasi-pelajar.blogspot.com/ , 2010, dikunjungi pada tanggal 11 Oktober 2011.

 


[1] M. Tahir Azhary, Negara Hukum,h. 85.

[2] Ibid.,h. 99.

[3] Ibid.,h. 97.

[4] Jimly Asshiddiqie, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, makalah (selanjutnya disingkat Jimly Asshiddiqie I), h. 2.

[5] Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, h. 245-246.

[6] Jimly Asshiddiqie I, Op. Cit., h. 3.

Komentar Anda