Komparasi antara Peraturan Perusahaan dengan Perjanjian Kerja Bersama

DEFINISI YURIDIS

Peraturan Perusahaan : Peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syaart kerja dan tata tertib perusahaan. (Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU No. 13 Tahun 2003))

Perjanjian Kerja Bersama : Perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. (Pasal 1 angka 21 UU No. 13 Tahun 2003)

 

PERSAMAAN

ASPEK

PP

PKB

Kekuatan mengikat Mengikat pekerja dan pengusaha, setelah didahkan Depnaker (pasal 5 Peraturan Menakertranskop No. PER-02/MEN/1978). Mengikat kedua belah pihak, setelah ditandatangani (Pasal 126 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003, dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 1954).
Legalitas Pengesahan oleh Depnaker (Pasal 108 huruf a UU No. 13 Tahun 2003). Pendaftaran kepada Depnaker (Pasal 132 ayat (2) UU No. 13 tahun 2003, dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 1954).
Masa berlaku Maksimal 2 tahun (Pasal 111 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003). Maksimal 2 tahun (Pasal 123 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003).
Biaya pembuatan Kewajiban pengusaha (pasal 109 UU No. 13 Tahun 2003). Tanggung jawab pengusaha (Pasal 126 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003)
Peran pemerintah Aktif, meneliti kelengkapan dokumen dan substansi jika ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Aktif, berwenang meneliti dan mengoreksi atas kelengkapan dokumen dan substansi.

 

PERBEDAAN

Pembentuk Pengusaha. Serikat Pekerja dengan Pengusaha atau beberapa pnegusaha atau asosiasi pengusaha.
Substansi Syarat kerja hak dan kewajiban kedua pihak serta jangka waktu berlaku PP dan tata tertib perusahaan (Pasal 111 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003). Syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak serta jangka waktu PKB dan tanda tangan para pihak pembuat (pasal 124 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003).
Peran pekerja Pasif, hanya dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada pengusaha jika diminta. Aktif, sangat menentukan disebabkan harus adanya kesepakatan para pihak.
Asas kesepakatan Tidak ada, tidak dapat diperselisihkan dan pengusaha hanya berkonsultasi. Ada, jika tidak terpenuhi dapat diperselisihkan karena para pihak bertanggung jawab atas kesepakatan (Pasal 116 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003).
Bila masa berlaku habis Diperbarui atau ditingkatkan menjadi PKB. Dapar disempunakan sesuai kondisi.
Perpanjangan Tidak dapat diperpanjang, harus diperbarui. Dapat diperpanjang 1 tahun lagi, kemudian diperbarui.
Jangka waktu proses 7 (tujuh) hari kerja sejak dimasukkan permohonan wajib disahkan atau ditolak. 6 (enam) hari kerja wajib dikeluarkan SK Pendaftaran.
Jika syarat dokumen dan materi tidak terpenuhi Pejabat menolak mengesahkan secara tertulis. SK pendaftaran tetap dikeluarkan, pejabat membuat catatan tentang kekurangan dan hal-hal yang bertentangan pada SK.

 

DAFTAR BACAAN

Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia : Dinamika dan Kajian Teori, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

Khakim, Abdul, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Komentar Anda