PERBANDINGAN KONSEP JUDICIAL REVIEW ANTARA NEGARA KESATUAN INDONESIA DENGAN NEGARA FEDERAL MALAYSIA

Image 

PEMEGANG KEWENANGAN PENGUJIAN

Mengingat urgensi penjagaan konstitusi yang berisi hak – hak dasar dan unsur – unsur lain yang fundamental dalam negara, kewenangan judicial review harus diberikan kepada lembaga peradilan yang memiliki integritas. Setidaknya terdapat beberapa aspek – aspek yang mempengaruhi integritas terkhusus independenitas suatu peradilan yakni :

  1. Legal Basis;
  2. Institutional Position among other State powers;
  3. Budget;
  4. Autonomy of Organization of Self Government;
  5. Nomination;
  6. Appointment;
  7. Duration of Term Office;
  8. Removal / Dismissal;
  9. Remuneration;
  10. Immunities.[1]

Di negara Indonesia kewenangan judicial review dipegang lembaga negara khusus yaitu Mahkamah Konstitusi. Bentuk negara kesatuan di Indonesia jelas hanya memberikan kewenangan pengujian undang – undang pada MK (tidak ada pada lembaga pengadilan lain). Pada sisi yang lain Indonesia memiliki Mahkamah Agung yang memiliki fungsi hirarkis dengan lembaga peradilan lain seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, Pengadilan TUN, Pengadilan tingkat II / Banding dan Pengadilan khusus lainnya. Hal ini memiliki setidaknya tiga alasan mengapa judicial review undang – undang terhadap konstitusi tidak diberikan kepada Mahkamah Agung diantaranya ialah :

  1. Alasan Filosofis : Alasan ini dilandasi dengan perjalanan masa lalu dalam kenegaraan Indonesia. Sebelum terjadinya reformasi pada 1998 kekuasaan eksekutif terutama Presiden memiliki kewenangan yang luas (excecutive weight). Seluruh lembaga negara (termasuk legislatif dan yudisial) hampir dikuasai dan dipengaruhi oleh kekuasaan tersebut dan MA juga termasuk. Maka sebagai bentuk menjaga indepensitas dalam upaya mengawal konstitusi dan menyalurkan suara rakyat (sebagai pemegang kedaulatan sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945) maka dibentuklah lembaga tersendiri diluar MA.
  2. Alasan Yuridis : kewenangan MA dalam konstitusi khususnya Pasal 24A ayat (1) telah memiliki kewenangan yang dinilai cukup berat dan besar mengingat wilayah yang diadili cukup luas. Hal ini jelas berbeda dengan kewenangan MK yang terkhusus pada masalah – masalah yang memiliki relasi dengan konstitusi.
  3. Alasan Empiris : Secara kasat mata dapat diketahui bahwa perbandingan jumlah Hakim Agung dengan banyaknya kasus dan luas lingkupnya merupakan salah satu alasan kuat mengapa diperlukan lembaga peradilan khusus yang mengawal konstitusi.

Pemberian kewenangan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi dapat dibuktikan dalam UUD NRI 1945 terkhusus ketentuan Pasal 24C ayat (1).

Hal ini jelas berbeda dengan Malaysia yang menempatkan kewenangan ini dalam lembaga Mahkamah Federal. Perlu diingat bahwa Malaysia memiliki konsep peradilan yang berbeda dengan Indonesia mengingat bentuk negaranya yang Federal. Malaysia dalam konstitusinya memiliki struktur yang unik. Mereka memiliki dua Pengadilan Tinggi yang juga membawahi pengadilan – pengadilan di negara bagian, Pengadilan Banding dan Pengadilan / Mahkamah Federal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 121 Konstitusi Malaysia. Adapun kewenangan judicial review di Malaysia dipegang Mahkamah Federal berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) huruf a yang berbunyi;

any question whether a law made by Parliement or by the Legislature of the State is invalid on the ground that it make provision with respect to a matter with respect to which Parliement or, as the case may be, the Legislature of the State has no power to make laws.”

Pengujian undang – undang (law) yang dilakukan oleh Mahkamah Federal memang tidak secara eksplisit menjadikan Konstitusi sebagai batu uji. Namun perlu dipahami bahwa konsep judicial review jika ditinjau dalam definisinya pada Black’s Law sebagaimana disebut diawal memiliki unsur keputusan “unconstitutional” terhadap produk hukum legislatif dan eksekutif. Dari sinilah secara nyata batu uji yang digunakan Mahkamah Federal dalam menguji Undang – undang baik yang dibentuk Parlemen (tingkat negara federal) maupun Lembaga legislatif negara bagian adalah Konstitusi Malaysia.

Jika dibandingkan, kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia hanya ada dua yang disebut di konstitusi yakni MA dan MK. Sedangkan Malaysia memiliki tiga jenis pengadilan yang disebutkan di konstitusinya yaitu Pengadilan Tinggi, Pengadilan Banding dan Mahkamah Federal. Namun dalam kewenangan menguji undang – undang keduanya memiliki persamaaan yakni melakui lembaga peradilan yang khusus (meskipun Mahkamah Federal juga memiliki fungsi yang hampir sama dengan Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam ketentuan Pasal 128 ayat (3) Konstitusi Malaysia). Persamaan tersebut dapat dimungkinkan karena obyek pengujiannya adalah undang – undang. Sebagaimana diketahui bahwa undang – undang merupakan instrumen yang penting jika dibanding peraturan lain. Sifatnya yang legislasi, turunan dari konstitusi dan hasil representasi rakyat memaksa perlunya lembaga yang memang tinggi untuk mengujinya. Produk hukum berupa Undang – undang jelas memiliki dampak yang luas bagi masyarakat karena menurut J.J. Rousseau suatu undang – undang itu harus dibentuk oleh kehendak umum (volonte generale) atau dengan kata lain penjelmaan dari kemauan atau kehendak rakyat.[2] Maka dari itu dalam judicial review lembaga peradilan penguji diatur dalam konstitusi agar memiliki legas basis yang kuat.

Jenis kekuasaan kedua negara juga mempengaruhi sedikit – banyak dalam aspek ini. Indonesia yang menganut dualisme peradilan (Mahkamah Konstitusional dan Mahkamah Agung ) membagi kewenangan judicial review dengan obyek masing – masing undang – undang dan peraturan perundang – undangan. adapun Malaysia terfokus pada Mahkamah Federal sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi yang merepresentasikan sistem kekuasaan monoisme. Monoisme Mahkamah Federal dapat dibuktikan salah satunya melalui ketentuan Pasak 121 ayat (2) jo Pasal 128 ayat (3). Konsekuensi dari dualisme di Indonesia adalah Mahkamah Konstitusi benar – benar difokuskan untuk mengurusi permasalahan yang terkait dengan konstitusi dan tidak disibukkan dengan ruang lingkup peradilan lain seperti perdata, pidana dan administrasi secara umum. Lain halnya dengan Mahkamah Federal Malaysia yang juga memiliki kewenangan yang lebih luas dari Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini juga dimungkinkan bagi Mahkamah Federal untuk melaksanakan eksekusi atas putusannya dan hal ini masih belum dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia walaupun dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) putusannya bersifat final dan mengikat secara nasional.

MODEL DAN JENIS PENGUJIAN

Mahkamah Federal Malaysia sebagaimana diatur dalam Pasal 128 dalam menguji Undang – undang menggunakan model sentralisasi. Konsep dari sentralisasi ini adalah pengujian hanya dilakukan oleh satu badan peradilan dan dalam satu tingkat atau dengan kata lain tidak mengenal jenis atau tingkat badan peradilan.

Pengujian secara sentralisasi juga dianut oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia yang memiliki wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir terhadap juducial review sebagaimana tercantum secara tegas dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945.

Meskipun sama – sama menganut sentralisasi dalam judicial review, alasan atau latar belakang yang melandasi bisa jadi berbeda. Sebagaimana diketahui diawal bahwa di Indonesia pembentukan Mahkamah Konstitusi salah satunya merupakan bentuk ketidakpercayaan terhadap lembaga peradilan yang telah ada sebelum reformasi. Selain itu konsep negara kesatuan yang dianut Indonesia memiliki peran penting dalam penerapan sentralisasi judicial review undang – undang. Peradilan yang dibawah MA juga dinilai tidak layak untuk menguji peraturan setingkat undang – undang mengingat lembaga peradilan tersebut lebih bersifat regional dan putusannya tidak mengikat secara nasional. Hal inilah yang diantaranya melatar belakangi sentralisasi judicial review hanya kepada Mahkamah Konstitusi.

Hal yang berbeda bisa jadi melatar belakangi sentralisasi di Malaysia. Adanya dua produk hukum berupa undang – undang yang dibuat oleh Parlemen dan Legislatif negara bagian membuka ruang lebar adanya desentralisasi pengujian. Undang – undang yang dibentuk legislatif negara bagian bisa saja untuk diuji di tingkat negara bagian atau dalam hal ini pada Pengadilan Tinggi. Namun jika melihat kewilayahan Malaysia dan untuk efektifitasan serta kepastian hukum bagi rakyat, sentralisasi menjadi solusi yang tepat terkait dengan aspek tersebut. Hal ini juga mengingat bahwa batu uji yang digunakan adalah konstitusi. Sebagaimana disebut diawal bahwa konstitusi memiliki kedudukan yang tinggi dalam suatu negara terutama negara hukum. Tingkat kesakralan ini dapat ditinjau dari kedudukan konstitusi atas peraturan perundang – undangan lain, lembaga pembentuk konstitusi dan tingkat kerumitan dalam pembentukan maupun amandemen konstitusi. Maka untuk menjaga kewibawaan konstitusi dari upaya banding yang juga berdampak pada batu uji yang digunakan, sentralisasi bisa jadi menjadi salah satu alasan filosofis mengapa Malaysia hanya memberikan kepada Mahkamah Federal.

Adapun jenis judicial review setidaknya oleh Jimly Asshiddiqie dibagi menjadi dua yakni pengujian norma konkrit (concrete norm review) yaitu pengujian terhadap norma konkrit terhadap keputusan – keputusan yang besifat administratif (beschikking) atau terhadap norma konkrit dalam keputusan badan peradilan dan yang kedua adalah pengujian norma abstrak (abstract norm review) yakni pengujian atas norma abstrak yang terkandung dalam peraturan perundang – undangan.[3] judicial review jenis pertama atau concrete norm review dimiliki lembaga peradilan secara umumnya dibawah MA dan MA sendiri dalam kasasi. Namun pada jenis judicial review kedua dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dalam obyek undang – undang dan Mahkamah Agung untuk peraturan perundang – undangan dibawah undang – undang. Sedangkan Mahkamah Federal Malaysia secara jelas dalam judicial review  memiliki kedua jenis tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dalam kewenangan yang dipegang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 128 dan mengingat bahwa kekuasaan kehakiman yang berlaku adalah bersifat monoisme.

OBYEK DAN STATUS DARI UNDANG – UNDANG YANG DIUJI

Sebagaimana diketahui dalam konsep perundang – undangan bahwa terdapat beberapa status undang – undang yang akan diuji terhadap konstitusi. Setidaknya terdapat dua macam yakni undang – undang ex-ante yakni undang – undang yang masig belum berlaku dan ex-post yaitu undang – undang yang telah memiliki keberlakuan. Kewenangan menguji baik dalam Mahkamah Konstitusi RI maupun Mahkamah Federal Malaysia tidak secara tegas menerangkan jenis mana yang dapat diuji. Namun dalam praktek nyata terutama di Indonesia undang – undang yang diuji adalah yang telah memiliki keberlakuan atau ex-post. Hal ini jelas memiliki rasio – legis disebabkan undang – undang yang masih ex-ante tidak mungkin memberikan kerugian konstitusional atau melanggar konstitusi karena belum memiliki kekuatan keberlakuan dan mengikat. Keberlakuan tersebut didapat setelah disahkan dan mulai saat itulah undang – undang yang ex-post tersebut dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusional maupun Mahkamah Federal jika dirasa inkonstitusional.

Selain status undang – undang, obyek pengujian dalam undang – undang juga dibagi menjadi dua menurut Sri Soemantri yakni yang pertama pengujian materiil (materiele judicial review) yang merupakan penilaian apakah suatu peraturan perundang – undangan substansinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Adapun yang kedua adalah pengujian formil (formiil judicial review) yakni penilaian apakah suatu produk legislatif seperti undang – undang terbentuk melalui prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku atau tidak.[4] Dalam pengujian di Mahkamah Konstitusi Indonesia obyek yang diuji adalah pengujian materiil yang berfokus pada substansi undang – undang yang diuji jika didasarkan pada Pasal 24C ayat (1) konstitusi Indonesia. Adapun pengujian formil undang – undang sebenarnya jika mau dirunut tidak masuk dalam kewenangan. Hal ini disebabkan kewenangan yang diberikan konstitusi dalam Pasal 24C ayat (1) secara eksplisit maupun implisit tertuju hanya pada pengujian materiil atau substansi dari inkonstitusionalitas undang – undang.

Hal yang berbeda ada di Mahkamah Federal Malaysia. Pengujian formil secara tegas juga masuk kewenangannya didasarkan pada Konstitusi Malaysia Pasal 128 ayat (1) huruf a yang secara jelas mengatur mengenai kewenangan pembentukan undang – undang.


[1] Radian Salman, catatan perkuliahan IP HTN, 22 Mei 2012

[2] Maria Farida Indrawati S., Ilmu Perundang – undangan Jilid I,  Yogyakarta, Kanisius, 2007, hal. 120 mengutip dari Soehino, Ilmu Negara, Yogyakarta, Liberty, 1980, hal. 156 – 160

[3] Perkembangan Pengujian Perundang – undangan di Mahkamah Konstitusi, Sekjen MKRI & PUSAKO FH Unand, 2010, hal. 4-5 Mengutip dari Jimly Asshiddiqie, Pokok – Pokok Hukum Tata Negara Indonesia – Pasca Reformasi, PT. Bhuana Ilmu Populer (BIP, Jakarta, 2007, hal. 590

[4] Perkembangan Pengujian Perundang – undangan di Mahkamah Konstitusi, Sekjen MKRI & PUSAKO FH Unand, 2010, hal. 6 Mengutip dari Sri Soemantri, Hak Menguji Material di Indonesia, Penulis Alumni Bandung, 1986, hal. 5-6

Komentar Anda