Gelora Hari Pahlawan, Seremonial?

(sebagaimana telah dipublikasi di : http://joss.today/opini/35-Gelora_Hari_Pahlawan__Seremonial?)
Bangsa Indonesia sedang merayakan salah satu momentum bersejarah pasca hari proklamasi. 10 November tercatat sebagai hari yang memiliki imbuhan luar biasa, pahlawan. Imbuhan pahlawan pada tanggal tersebut bukan tanpa sebab dan pertimbangan serta meremehkan tanggal lain. Pada masa itu, pasca Indonesia merdeka Belanda kembali berupaya menancapkan kembali pengaruhnya. Celakanya kota yang berusaha dipengaruhi Belanda ternyata sarang rakyat yang berjiwa merdeka dan bosan dijajah, Surabaya. Rakyat Surabaya menolak perintah Belanda menyerahkan senjata Jepang ke mereka.

Kematian Mallaby juga menjadi salah satu isu yang menjadi asal muasal gesekan panas Belanda – Indonesia hingga pada akhirnya keluarlah resolusi jihad maupun melawan re-kolonialisasi Belanda oleh tokoh – tokoh nasional, salah satunya Bung Tomo. Pidatonya yang menggelora membakar semangat muda arek – arek Suroboyo untuk angkat senjata baik senapan hingga bambu yang ditajamkan. Upaya pertahanan inilah yang membuat 10 November di Surabaya menjadi ledakan pertama rakyat Indonesia untuk menolak kolonialisme. Penjajahan diatas dunia dan Indonesia harus dihapuskan sesuai cita negara.

Re – kolonialisasi Resources Nasional oleh Asing

Tepat 69 tahun telah lewat, kemerdekaan secara kedaulatan telah dirasakan Indonesia. Regenerasi kepemimpinan dengan seluruh dinamika dan ciri khas setiap rezim membuat rakyat semakin dewasa. Akan tetapi kedewasaan rakyat dalam alam demokrasi dan kemerdekaan seakan terpasung tak berguna ketika pemimpin negara menelurkan kebijakan kontra – rakyat. Kebijakan yang memberikan kewajiban berat pada rakyat banyak tak diimbangi dengan pemenuhan hak rakyat dalam hak ekonomi, sosial dan budaya. Mengapa dalam kurun waktu lebih dari enam puluh tahun dengan kekayaan dan potensi resources luar biasa, rakyat belum tersejahterakan secara merata?

Usut diusut memang dalam pemerataan dan alokasi kebijakan pensejahteraan rakyat belum merata di Indonesia. Kekayaan yang dikeruk dari pulau Sumatera hingga Papua dikumpulkan negara dan diputar di pulau Jawa khususnya Jakarta. Perbedaan harga pada barang yang sama antara Jawa dengan Non – Jawa sangat ironis, terlebih jika barang tersebut bersifat primer seperti BBM. Akses kesehatan yang belum merata baik penjaminan pengobatan maupun fasilitas seakan memerintahkan rakyat untuk dimatikan di tempat. Rakyat seakan tak bisa melawan ketika waktu mereka dipaksa habis di tempat bekerja. Tidak ada pilihan kecuali terus bekerja untuk sesuap nasi atau mati dipinggir anak sungai.

Hari pahlawan tahun ini juga diiringi wacana naiknya harga BBM. Kelangkaan yang berbuntut panjang tak mampu membendung negara untuk mengentikan subsidi. Penyalahgunaan pembelian dan penjualan dijadikan alasan negara untuk melahirkan kebijakan kontroversial itu. Kebijakan lain pun diluncurkan untuk menyenangkan hati rakyat, walaupun banyak tanda tanya mengiringi lembaran plastik berlabel Pancasila. Semakin parah dengan tidak adanya pengawasan karena institusi yang bertugas sedang repot berebut kuasa. Indonesia di ujung krisis kepemimpinan dan kerakyatan.

Konflik semacam ini secara langsung menguntungkan pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam percaturan sistem nasional. Sektor ekonomi menjadi salah satu sektor yang berkuasa diatas politik bahkan hukum dengan konstitusinya. Embel – embel “negara hukum” dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 seakan menjadi wejangan masa lalu. Harga dolar yang tinggi jelas menguntungkan pemilik modal besar. Rakyat Indonesia semakin tersudutkan.

Kekayaan alam dikeruk habis – habisan dengan balasan tak setimpal. Pekerja yang terhormat tak dijamin haknya di negeri luar dan tak terjangkau perlindungan negara jika di zalimi. Semakin runyam dengan mendekatnya komunitas ekonomi ASEAN dengan segala kebijakan “liberal” bersamanya. Dokter, Insinyur, Perawat hingga Manajer jebolan Indonesia akan berhadapan dengan lulusan kampus yang didukung modal, fasilitas dan pengetahuan yang selangkah lebih maju. Sumber daya Indonesia sudah dikepung dan diikat oleh banyak kepentingan negara asing menjelang 70 tahun kemerdekaan.

Gotong Royong : Solusi Filosofis untuk Kedaulatan

Kegigihan Bung Tomo dan arek – arek Suroboyo menjaga Indonesia bukan hanya ditujukan kepada Belanda dan kawannya di atas tanah persada. Hal tersebut juga ultimatum pada pihak yang hendak mendirikan kezaliman berupa Re – kolonialisasi sekaligus peringatan bagi rakyat Indonesia untuk tidak lengah dalam euforia. Ritual simbolik dan seremonial telah ribuan kali dilakukan namun berapa banyak yang menghasilkan perubahan signifikan? Hari peringatan bukan simbolik semata namun jauh didalamnya mengandung semangat untuk terus berjuang. Hari pahlawan pada dasarnya tidak butuh dirayakan tapi butuh dilaksanakan perjuangan kongkritnya.

Salah satu realita yang terjadi di Surabaya adalah penutupan gang Ndolly pasca – ramadhan. Upaya Bu Risma menutup secara legal lokalisasi (konon) terbesar di ASEAN ini seakan berhasil jika diukur dengan tutupnya rumah bordir. Namun mafia prostitusi yang berorientasi profit tak kehabisan akal untuk mempertahankan “kedaulatan” mereka. Maka tanggung jawab perlawanan Bu Risma tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota atau Provinsi maupun Kementerian Sosial saja. Rakyat harus bergerak untuk gotong royong memberdayakan masyarakat terdampak dan mempertahankan kemerdekaan Surabaya dari legalisasi prostitusi.

Hal – hal yang sederhana di setiap isu lokal dengan sentuhan gotong royong dari elemen negara dan rakyat pasti akan memberikan angin segar bagi kesejahteraan. Kerja sama antara dua subyek bangsa ini telah terbukti banyak membawa prestasi. Kota Bandung, Surabaya, Banyuwangi dan daerah lain yang menunjukkan prestasi tak butuh apresiasi seremonial. Jauh dari itu, wilayah ini perlu diapresiasi dengan aksi kongkrit walau sedikit. Wilayah lain yang belum berprestasi juga tak boleh dilupakan. Tugas pemerataan inilah yang menjadi ranah pusat dan rakyat didalamnya untuk berkolaborasi mengangkat regional sendiri. Hakikat otonomi daerah adalah berdikari, berdiri diatas kaki sendiri.

Oleh sebab itu, tantangan globalisasi semakin menghimpit dengan resources yang semakin habis. Kebijakan yang membelit diperparah situasi politik berbelit justru harus menjadi alasan rakyat untuk bersatu, gotong royong memperjuangkan kembali apa yang dipertahankan arek – arek Suroboyo. Kemerdekaan hakiki adalah harga mati. Selamat hari pahlawan di tengah kebingungan.

10153670_10202718390579511_3749859739371858453_n

Komentar Anda