Perjuangkan (lagi) Kebebasanmu, Sarjana!

Bismillah, dan sholawat serta salam untuk Baginda RasuluLlaah ‘alayhi sholatu wa salam, kepada keluarga, sahabat dan mereka yang mengikuti beliau dengan baik.

Indonesia tidak diragukan merupakan salah satu negara besar yang diperhitungkan setidaknya secara demografi. Penduduk terbesar ke-empat di seluruh dunia jelas memberikan bargaining position yang tidak main – main dihadapan negara lain. Berbondong – bondong negara besar baik secara ekonomi maupun politik berebut pengaruh di atas bumi pertiwi. Mulai dari pengesahan UU Penanaman Modal Asing di era Soeharto yang menandakan disahkannya kapitalisasi sumber daya alam, pendirian industri milik saudara jauh Timur Asing hingga penanaman investasi dari timur tengah bak tsunami bagi Indonesia (entah pemerintahnya atau rakyatnya). Indonesia merupakan pasar yang besar dan potensial di dunia.

Masyarakat Ekonomi ASEAN menandai era baru bagi globalisasi Indonesia. Peningkatan kualitas baik jasa maupun barang merupakan kebijakan yang dikawal oleh negara. Slaah satu yang terdampak adalah Perguruan Tinggi. Kampus sebagai salah satu komponen dalam mencetak Sumber Daya Manusia yang menjadi gear penggerak bangsa ini (entah bergigi besar atau kecil) memiliki fungsi strategis di dalam prosesnya. Tri Dharma yang dibanggakan seakan menjadi idealisme kampus dalam mendoktrin mahasiswanya. Integrasi antara Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian terus digemborkan melalui kurikulum yang padat. Pertanyaannya adalah apakah cukup efektif hasil dari pendidikan kampus? dengan data menurut BPS lebih dari 400.000 sarjana adalah “pengangguran”, jelas masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut dan komprehensif dibandingkan opini singkat ini.

Mitos Pengangguran Intelektual

Pengangguran, sebuah istilah yang dianggap seram bagi mahasiswa tingkah akhir maupun fresh grad’s. Bayangkan saja usaha harta keringat dan darah (?) dianggap sia – sia karena tak bekerja. Namun mari sedikit mundur kebelakang untuk melihat lebih jauh dan objektif, apa itu pengangguran?

Sebagai warga negara Indonesia, yang notabene negara hukum (cek Pasa 1 ayat 3 UUD NRI 1945), sudah selayaknya seorang warga negara tidak gegabah dalam berpendapat, minimal ada landas argumentasinya. Salah satu landas argumentasi objektif adalah peraturan perundang – undangan. Pertanyannya, apa definisi “Pengangguran” ditinjau dari hukum?

UUD? jelas tidak memberikan definisi mengingat posisinya yang fundamen, radikal dan prinsipil. (radikal : radix : akar : dasar, jangan berpikir aneh-aneh dan bodoh).

Undang – Undang? sebagai instrumen pelaksana konstitusi, ternyata tidak memberikan definisi legal dari “Pengangguran”. Saya cari di Undang – Undang No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan ternyata tidak ada penggunaan kata “Pengangguran”, padahal Undang – Undang ini memiliki posisi sentral dalam urusan pekerjaan.

Maka mari kita bedah melalui definisi secara bahasa. KBBI memaknai “Menganggur” yang berasal dari kada dasar “Anggur” adalah tidak melakukan apa – apa, tidak bekerja. “Pengangguran” sendiri dimaknai oleh KBBI sebagai hal atau keadaan menganggur.

Definisi dari Organisasi Pekerja Internasional atau ILO lebih menjabarkan makna “Pengangguran” atau unemployment. Setidaknya ada tiga kondisi yang menjadikan seseorang berstatus unemployment antara lain (1) Without work (2) Currently available for work (3) Seeking work. Definisi ini juga diakomodasi oleh BPS guna klasifikasi penelitian mereka.

Benang merah dari pendefinisian ini adalah, pada dasarnya secara legal yuridis tidak ada status “Pengangguran”, jadi berbahagialah karena secara legal anda yang masih menyimpan ijazah bukan pengangguran. Pun dalam definisi bahasa, selama anda masih punya gawe entah belajar bahasa inggris di kampung inggris, ngaji dengan ustadz hingga nyapu teras rumah pun tidak termasuk “Pengangguran”. Definisi “Pengangguran” inilah yang menurut saya dibentuk dari pemahaman moderenis yang membuahkan industrialisasi dan kelas – kelasnya, termasuk kelas pekerja. Ujung – ujungnya kapitalis.

Maka, jangan minder atau malu kalau dituduh nganggur atau disindir “Yek, mosok lulusan kampus negeri ora kerjo“, Toh masih tuduhan dan kita yang tahu diri kita sendiri apa yang kita kerjakan.

Sarjanamu, Buat Apa Kamu Gunakan?

Kembali ke pembahasan Sarjana. Hal yang paling esensial yang membedakan antara lulusan kampus, termasuk sarjana, dibandingkan yang lain adalah pola pikir. Academia yang menjadi salah satu inspirasi pendirian Campus termasuk Madrosah secara konseptual mencoba membangun pola pikir kritis dan kemampuan analisa bagi civitas-nya. Maka substansi dari lulusan kampus ada pada eksistensi kemampuan berpikirnya, bukan ijazah-nya. Ijazah sendiri hanya sebagai formalitas yang digunakan sebagai bukti konkret apakah seseorang telah melalui semua proses di kampus dan IPK adalah tolak ukur kuantitatifnya.

Celakanya, kondisi masyarakat yang masih materialistik, yang lebih menilai apa yang dzahir dan nampak di depan mata, dan di dukung dengan iklim industrial plus persaingan dalam mengais sesuap nasi semakin ketat, seakan – akan kampus beralih dari mesin pencetak pemikir – pejuang, menjadi pencetak artificial intelligence atau lebih parah, kerbau sawah.

Kemerdekaan berpikir dan memilih jalan yang diberikan Allaah kemudian diperkuat dalam konstitusi seakan semakin menyempit ketika seseorang masuk di dunia Kampus. Hingga akhirnya di penghujung dunia kampusnya, yang dipikirkan hanya urusan “Kerjaan ini berapa ya gajinya?”.

Memang, masuk dalam dunia industri entah sebagai pekerja maupun pengusaha memang suatu keniscayaan di dunia yang global ini. Alangkah naifnya jika mengharamkan terjun ke dunia kapitalistik nan liberal. Akan tetapi sebagai pemikir – pejuang, seorang sarjana tentu di impikan rakyat lebih dari sekedar memikirkan nasibnya sendiri (atau dengan keluarganya) saja.

APBN dan APBD yang di amanahkan oleh konstitusi sebesar 20% guna kepentingan pendidikan, termasuk kampus jelas merupakan amanah dari rakyat untuk memperjuangjan kepentingan mereka. Kalaupun bicara gaji, tidak berhenti pada taraf “mengenyangkan perut sendiri” saja, bahkan juga bagaimana tetangga sebelah atau bocah loper koran juga dapat mencicipi hasil jerih payah kita.

Meminjam adagium dalam dunia kerja,

“Kita diberi pilihan, apakah memperjuangkan mimpi kita atau memperjuangkan mimpi orang lain?”

Maka, meminjam istilah dari suatu hadits yang menceritakan bahwa kelak di hari akhir seseorang akan ditanya mengenai pertanggungjawaban dunia, “Ilmumu, untuk apa engkau amalkan?” saya meminjamnya untuk kita semua, ya, saya terutama,

“Sarjanamu, buat apa?”

Hanya sekedar mencari lowongan?

Hanya sekedar bahan berbangga?

Hanya sebagai pajangan di rumah?

Atau menjadi Atsar perjuangan dan harapan, bahwa dikepala kita, terikat tanggung jawab untuk mulai serius mencerdaskan diri dan orang lain, bermanfaat bagi diri dan orang lain, hingga menjadi pertanggungjawaban di hadapan seluruh manusia kelak seraya berkata,

“Saksikanlah bahwa aku seorang Sarjana!

Perjuangkan idealismemu yang kau rawat sejak muda di bangku kuliah, kalaupun belum punya, maka cari temukan dan pertahankan. Idealisme merupakan makanan jiwa – jiwa yang merdeka, saringan untuk hati yang masih hijau, apakah pekerjaan saya ini benar, baik dan tepat? Kalaupun jadi “budak”, jadilah “budak” yang bervisi dan reformis. Budak – budak yang punya mimpi memerdekakan, punya cita membebaskan, punya angan mensejahterakan, menumbangkan kezaliman dan ketidakadilan pada waktu yang tepat. Tetaplah idealis, wahai saudara sarjanaku.

 

Selamat datang di dunia yang nyata,

Ucapkan salam kepada dunia maya,

Karena hidup hanya sementara,

Maka pastikan tak ada lagi yang tersia-sia.

 

Dari lahir sudah kita merdeka,

Dari skripsi merdekalah juga,

Ayo mulai untuk bermanfaat, bukan dimanfaatkan,

Karena kita adalah orang yang sudah merdeka!

 

“Sebaik – baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain” HR Ahmad

1913577_996064967146530_3121099652166521974_n

One comment

Komentar Anda