Hari Kartini, Sebuah Ironi dan Refleksi

Bismillah wash sholatu was salam ‘ala RosuliLlaah,

Saya tidak akan membahas pro-kontra entah secara filosofis, historis maupun politis mengenai mengapa Raden Ajeng Kartini rahimahaLlaah dijadikan tokoh perempuan nasional hingga pada setiap tanggal 21 April jalanan dipenuhi dengan karnaval anak kecil, selfie dengan kebaya, gambar-gambar pro-feminisme di sosial media dan sebagainya.

Saya akan fokus pada tema saya, sebuah ironi yang terjadi di hari kartini dan perspektif yang saya gunakan adalah perspektif Islami sejauh pemahaman saya.

Maryam Jameela dalam bukunya, Islam and Modernism, menyebutkan bahwa diantara salah satu misi Moderenis dengan filsafat materialistik yang diusungnya, adalah menjauhkan peran keluarga dalam pembangunan sebuah individu. Industrialisasi yang melahirkan kelas pekerja memaksa seorang ayah untuk menghabiskan waktunya di pabrik bahkan lembur untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kondisi ini semakin mencekik ketika harga komoditas primer semakin meningkat yang akhirnya memaksa sang istri atau ibu dari anak-anaknya untuk turut membantu sang suami untuk memenuhi penafkahan. Lahirlah gerakan yang sedikit demi sedikit melepaskan perempuan dari rumah, dalam bentuk apapun, entah nyata atau maya.

Dari penuturan dan kronologi sederhana tersebut dan melihat realita pos-moderen (atau neo-moderen? kehabisan istilah mungkin?) kita melihat dan melumrahkan bahwa perempuan bisa melakukan perjalanan kemana saja dia mau dengan segala landasan filsafat yang membela. Sebut saja Hak Asasi Manusia khususnya kemerdekaan dalam aktifitas yang menjadi landas universal “bergentayangannya” perempuan.

Hal ini yang jika kita komparasikan dengan era lampau jelas berbeda (dan pasti tak mau disamakan dengan dalih, “Apa kita mau kembali ke jaman batu”?)

Tuntutan globalisasi dan keadaan yang serba praktis menuntut tidak hanya pria yang memiliki kemampuan istimewa, bahkan perempuan dituntut (atau menuntut) hal yang sama. Ambil contoh masalah Dokter Anak dan Kandungan yang salah satu kewenangannya terlibat dalam operasi kelahiran, yang tentu saja secara kondrati pasti perempuran yang melahirkan.

Sebelum masuk pada analisa lebih lanjut, izinkan saya menukil salah satu dari adillah dalam Hukum Islam terkait perempuan yang “bergentayangan”,

Janganlah wanita melakukan safar selama 3 hari kecuali bersama mahramnya.” (Mutafaqun ‘alayh)

Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan safar (bepergian) selama satu hari satu malam yang tidak disertai mahramnya.” (Mutafaqun ‘alayh)

Mari kita dudukkan dari pihak yang “Pro” terhadap penggentayangan perempuan maupun yang “Kontra”.

Kita mulai dari pihak pro. Kuliah di Fakultas Kedokteran bukan hal yang mudah apalagi kualitas kampusnya juga berbeda-beda. Islam menghendaki Ihsan dalam menyembelih hewan kurban, maka analogi yang sama juga berlaku dalam belajar, termasuk belajar ilmu yang bermanfaat, kedokteran. Imam Syafi’i rahimahullaah bahkan merekomendasikan kaum muslimin untuk mempelajarinya dalam suatu fatwanya mengenai tholabul ‘ilm.

Pihak yang Pro, mendukung bahwa Perempuan harus disekolahkan di kampus terbaik mendasarkan pada fiqh waqi’ dengan pertimbangan bahwa jumlah dokter khususnya perempuan masih sedikit sementara kebutuhannya banyak. Terlebih jika dokter yang tersedia tidak berlatar belakang agama yang kuat. Hal inilah yang mendorong pihak Pro untuk menebarkan putri-putrinya tanpa didampingi mahrom untuk sekolah entah keluar kota bahkan keluar negaranya. Hukum dharuriyah juga menjadi penguat mereka untuk membenarkan Perempuan belajar sejauh-jauhnya tanpa mahrom.

Adapun mengenai masalah mahrom, pihak Pro memberikan solusi yakni adanya lingkungan atau teman yang saling menjaga. Tentu hal ini

Apa kelemahannya?

Pihak pro memang tidak salah ketika menggunakan dalih waqi’iyah akan tetapi pada realitanya tidak sedikit Perempuan yang menjadi korban dari kebijakan ini. Pelecehan seksual baik langsung atau tidak langsung, pergaulan yang tidak jelas arahnya hingga masuk dalam pemikiran yang ekstrim jelas merupakan tanggung jawab yang besar bagi keluarga (mengingat bahwa keberhasilan mendidik anak perempuan memiliki keutamaan dalam suatu hadits).

Secara tekstual, pihak Pro juga melakukan pelanggaran terlebih jika melihat kondisi realita Perempuan di era Islam pertama kali. Begitu ketatnya para sahabat dengan istri dan putrinya menunjukkan bahwa pemahaman menjaga Perempuan tidak sekedar terkstual namun juga mereka implementasikan.

Selain itu, standar yang digunakan untuk menggantikan peran mahrom juga tidak dapat dibenarkan jika ditinjau secara historis. Rasulullaah ‘alayhi sholatu wa salam tentu mudah untuk mengatakan “dilarang safar tanpa mahrom atau sekian teman perempuan” jika memang hal itu dibenarkan. Pada sisi gramatikal memang sesama perempuan adalah mahrom, namun hal ini tentu tidak bisa dilepas dari maknanya secara istilah, orang yang haram untuk dinikahi.

Kelemahan dari argumentasi pro inilah yang terus membuka luka yang tak henti-hentinya dan justru merugikan Perempuan itu sendiri secara substansial.

Pada perspektif kontra, Perempuan tidak sepatutnya bersafar atau melakukan perjalanan jauh dalam keadaan dan alasan apapun. Hal ini selain mereka dasarkan pada nash tekstual juga mempertimbangkan keamanan dan keselamatan dari Perempuan sendiri. Pihak ini meyakini bahwa secara kodrati Perempuan tidak bisa disamakan vis a vis dengan Pria. Itulah sebabnya mereka juga berpegang pada prinsip keadilan distributif substantif, Pria dilebihkan dengan sebab tanggung jawabnya sebagai pemimpin secara hakikat dibandingkan Perempuan.

Kelemahan dari pihak kontra dapat dilihat dari inkonsistensi dalam realita. Ketika mereka melarang perempuan mendapat pendidikan kedokteran terbaik sebagai contohnya, mereka menuntut ibu-ibu untuk melahirkan didampingi dokter perempuan. How come?

Hal ini yang pada selanjutnya akan menyusahkan mereka sendiri baik secara kehidupan sehari – hari maupun dalam mendakwahkan kebaikan karena inkonsistensi dihadapan masyarakat.

Memang ada beberapa kalangan yang memilih untuk bersikap moderat dalam arti mengiyakan namun dengan syarat yang tegas dan rinci serta berat hati. Hal inilah yang mungkin merupakan implementasi dari fiqh wazn atau fiqh prioritas yang sebenarnya sudah diamalkan oleh kalangan fuqoha salaf namun kembali diperkenalkan oleh Syaikh Yusuf al Qardhawi dalam bukunya dengan judul yang sama. Syaikh Shalih Al Utsaimin juga menegaskan prinsip maslahah mursalah dalam mempertimbangkan kasus dilematis seperti ini.

Ironis memang, di satu sisi Perempuan harus dijaga baik secara haqiqiyah maupun ma’nawiyah sebagai aset peradaban umat, namun di satu sisi kebutuhan umat juga tak bisa dielak kecuali dengan adanya re-interpretasi yang bertanggung jawab oleh mereka yang berwenang.

Fatwa baik pro maupun kontra memang melahirkan dinamika pemikiran di lapangan dan coba ditengahi oleh fatwa moderat. Memang ironis jika ada perbedaan 180 derajat yang berakibat pada renggangnya shaf ukhuwah islamiyyah. Namun lebih ironis lagi jika fatwa tersebut dikeluarkan oleh yang tidak berwenang dan berkapasitas maupun digunakan sebagai alasan pembenar yang jauh dari tujuan fatwa dilahirkan.

Refleksi

Refleksi saya, pada akhirnya semua kembali kepada masing-masing Perempuan. Pesan kenabian untuk meninggalkan yang meragukan maupun kewajiban menuntut ilmu sebagai basis kebenaran suatu keyakinan juga berlaku pada Perempuan. Sebagai rusuk yang bengkok, perempuan tidak bisa dimentahkan dengan argumentasi rasional nan logis sebagaimana para Pria, namun cukup sodorkan sedikit saja dan kemudian berdoa semoga hati perempuan itu terenyuh dan mantab untuk menerima kebenaran, mau untuk meluruskan dirinya sendiri.

Ya, perempuan harus cerdas namun dengan segala posibilitas di era moderen, meminimalisir “gentayangan” jelas memberikan probabilitas keselamatan hakikiyah dan ma’nawiyah. Tanpa mengurangi rasa hormat dan menurunkan derajat perempuan, optimalisasi teknologi menjadi alternatif untuk mencerdaskan diri. Bagaimana dengan pelajaran empiris yang membutuhkan kehadiran secara riil? tentu bersama dengan mahrom lebih menenangkan hati dan menyejukkan jiwa.

Menutup ulasan singkat ini, saya teringat dengan salah satu program pembinaan mahasiswa, termasuk perempuan, yang menuntut mereka untuk bergentayangan ke seluruh dunia. Saya pribadi bergumam dalam hati, “Silahkan saja kawan-kawan keliling dunia sebelum menikah, karena setelah menikah kalian memiliki kewajiban untuk mendukung suami membangun visi bersama. Toh nanti jejak-jejak kalian ketika jomblo tak akan sia-sia melalui inspirasi dan edukasi terhadap anak-anak kalian.” (bahasa kasarnya, mumpung jik jomblo lik pengen nakal, nakal-nakalo sak gurunge dijewer bojomu)

Selamat mempersiapkan diri menjadi madrasah terbaik untuk umat wahai pewaris fathimah.

Dan bersabarlah, terus bersabar wahai pewaris ‘Ali, istrimu membutuhkanmu untuk meluruskannya, menemaninya membangun visi bersama untuk umat.

Wallaahu a’lam.

Kota Pahlawan, 15 Rajab 1437H/ 22 April 2016M

muslimah

Pict Source : http://annida-online.com/foto_berita/8bolehkah-muslimah-bepergian-tanpa-mahram.jpg

Komentar Anda