Rivalitas Pemboikot dan Terboikot

 

Indonesia adalah negara dengan tradisi Islam yang kuat. Islam membidani proses kelahiran republik yang telah dipimpin tujuh presiden ini baik secara ideologis hingga praktis. Piagam Jakarta yang oleh Bung Karno pada Dekrit Presiden dianggap menjiwai konstitusi Indonesia menjadi salah satu landas ideologis Islam yang melebur dalam jati diri negara. Kebijakan pemerintahan yang sedikit banyak mewadahi kepentingan umat seperti pengurusan haji hingga zakat termasuk menjamurnya syi’ar menjadi bukti bahwa secara praktis Islam telah menjadi bagian dari Indonesia. Mau diakui atau tidak, Islam dan kebangsaan adalah dua mata koin yang saling berkaitan di Indonesia.

Namun perkembangan Islam di Indonesia bukan tanpa aral yang melintang. Meskipun disinyalir sebagai agama yang dianut oleh mayoritas rakyat, Islam di Indonesia dapat dikatakan sering menjadi bulan-bulanan “oknum” yang sedang berkuasa. Pellbagai bentuk untuk melumpuhkan Islam sebagai way of life didengungkan melalui jalan baik secara vertikal (konflik kekuasaan) maupun horizontal (konflik antar golongan).

Islam yang oleh Rasulullaah ‘alayhi sholatu wa salam disampaikan akan terpecah menjadi golongan – golongan pemikiran yang beragam (meski tetap sama statusnya sebagai muslim) dirundung cobaan yang dahsyat di tanah Nusantara. Tuduh menuduh hingga kerusuhan antar jama’ah Islam di Indonesia seakan dibiarkan tumbuh subur bak jamur di musim penghujan. Persatuan Indonesia yang didasarkan pada national sense of belonging tidak jarang digunakan sebagai alat untuk memecah Persatuan Islam. Masing – masing golongan menasbihkan klaimnya sebagai jama’ah yang paling Islam sekaligus paling Indonesia.

Mengapa ini terus terjadi?

Jika mau dirunut secara historis, perpecahan dan perselisihan antar individu maupun komunitas memang adalah hal yang lumrah dan manusiawi. Hal ini sudah banyak dijabarkan secara faktual sejak jaman Nabi Adam ‘alayhi salam hingga ditengah-tengah era Baginda Rasulullaah ‘alayhi sholatu wa salam. Panggilan jahiliyah yang pernah tersulut ketika polemik antara Aus Khazraj pasca-hijrah seakan mengingatkan bahwa potensi fujur manusia tetap eksis. Hal ini semakin nampak sepeninggal Rasulullaah ‘alayhi sholatu wa salam. Bagaimana Abu Bakar menyelesaikan penentang zakat, Umar memutuskan perkara kegubernuran, Utsman yang tertumpah darahnya oleh umat Islam sendiri, ‘Ali yang harus menjawab kegusaran rakyatnya atas fitnah hingga Al Hasan bin ‘Ali yang melahirkan tahun persatuan dengan menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Mu’awiyah. Semoga Allaah meridhai mereka semua dan mengumpulkan kita bersama mereka.

Ya, perpecahan dan perselisihan tak memandang keimanan dan kepercayaan.

Bagaimana dengan muslim hari ini?

Rivalitas Muslim Tradisionalis dengan Puritan

Siapa yang tak kenal NU?

NU memang tidak kemana-mana tapi NU ada dimana-mana, kata anggota jama’ahnya.

Pun siapa yang tak mengenal Muhammadiyah?

Hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan cari hidup di Muhammadiyah, pendapat anggotanya.

Kedua organisasi muslim ini jika mau ditelisik secara historis memiliki rivalitas yang cukup sengit. Dahulu NU menuding Muhammadiyah sebagai “wahabi” antek kolonial dengan segala dalihnya termasuk prinsip anti TBC (Tahayul, Bid’ah, Churofat), pun Muhammadiyah berpendapat NU terlalu kolot dengan tradisi lokal yang dilabeli ritual a’la Islam. Rivalitas berlanjut hingga kemerdekaan.

Pun ketika berdirinya Masyumi, wadah terbesar umat Islam dalam politik pasca-kemerdekaan, NU yang awalnya menjadi salah satu motor organisasi akhirnya memilih bercerai dari Masjumi cs. Apapun dalihnya, organisasi yang lahir di Surabaya ini secara faktual mempengaruhi perolehan suara Masyumi pada pemilu 1955 yang kalah dari PNI.

Di era orde baru, ketegangan organisasi tersebut sedikit tertutupi dengan rivalitas organisasi Islam gerakan seperti HmI yang menyempal menjadi MPO dan Dipo, clash of ideas antara Muslim Liberal dengan Muslim Konservatif.  Dinamika politik mengintervensi rivalitas Muslim Tradisionalis dengan Puritan.

Hingga pasca reformasi dengan gegap gempitanya, ide-ide Muslim Internasional semakin berkembang dan tumbuh di Indonesia dengan kelahiran organisasi seperti HTI, PKS dan semacamnya. Pun gagasan ektrim kanan dan kiri juga tak kalah semangat menyambut terbukanya keran demokrasi yang menghalalkan kebebasan berpendapat dan berkumpul.

Hal yang tidak dapat dipungkiri adalah menyebarnya pemikiran Muslim Puritan yang berkiblat pada Saudi. Diperkenalkan oleh da’i lulusan Arab Saudi khususnya Madinah, dakwah tersebut semakin terkenal melalui dunia maya khususnya sosial media. Penyampaian yang gamblang, lugas dan bernas terkait suatu perkara khusus membuat dakwah yang menisbatkan diri sebagai “Salafi” ini merambah di pelbagai daerah dan kalangan tak memandang posisi dan jabatan. Diantara pejabat yang diketahui dekat dengan dakwah ini adalah mantan Hakim MK, Patrialis Akbar yang kemudian tersandung kasus korupsi. Dakwah Salafi telah lepas landas melalui dunia maya.

Namun sebagaimana sejarah yang berulang, NU sebagai pengusung pemikiran Muslim berbasis Nusantara dengan segala kekhasannya mencoba menangkal grojokan dari dakwah Salafi. Pelbagai cara untuk menghentikan laju gerakan pemikiran yang ditokohkan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab ini dilancarkan oleh Nadhliyin termasuk mendengungkan Syi’ir tanpo wathon yang “menyindir” dakwah muslim non-Nusantara.

Diantara kabar terbarunya adalah pemboikotan pengajian di Surabaya yang akan disajikan oleh da’i Salafi dari ibukota. Bahkan pemboikotan terus berlanjut meskipun pengajian dipindahkan ke kota sebelah, Sidoarjo. Pihak pemboikot menuding dalam suratnya bahwa da’i tersebut memecah belah NKRI dan meresahkan masyarakat. Dan ya, hal ini tidak sekali dua kali terjadi namun berulang kali. Mengapa?

cropped-ropeblue2.jpg

Tahaadu Tahaabu

Secara faktual Muslim di dunia khususnya di Indonesia memang terpecah belah menjadi sangat banyak baik secara personal maupun komunal. Hal ini wajar mengingat sifat Islam yang universal dan memberi ruang pada akal untuk memaknai agama. Akibatnya perbedaan dalam penafsiran mengakibatkan pelbagai friksi dalam ranah ijtihadi sebagaimana telah terjadi di Indonesia antara NU dengan Muhammadiyah.

Memang membutuhkan ruang sendiri yang lebih dalam untuk membahas friksi antara Muslim Puritan dengan Tradisional namun salah satu hal yang paling kentara menjadi sebab adalah urusan komunikasi. Kemampuan kedua belah pihak untuk saling memahami dan menyadari posisi masing – masing dipertaruhkan sebagai bentuk adab sebagai sesama muslim. Jika antar pihak masih menganggap pihak lain sebagai muslim tentu saja.

Oleh sebab itu, ajaran Islam perihal cara mendekatkan diri kepada sesama muslim menjadi solusi yang pada dasarnya kedua belah pihak sudah menghafalnya. Keutamaan silaturahmi, saling ziaroh, hingga saling memberi hadiah termasuk hal sepele seperti mengucapkan salam ketika bertemu layak untuk menjadi solusi paling konkret dan mudah secara personal sebagai langkah mereduksi friksi antara keduanya.

Kesalahan ada di kedua belah pihak baik pemboikot maupun terboikot. Pemboikot tidak selayaknya melakukan tindakan diluar kewenangan dengan memberikan surat edar yang menuduh tanpa bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Meresahkan masyarakat? masyarakat yang mana dan siapa? memecah belah NKRI? mengapa tidak lapor polisi? atau pemboikot ingin menjadi polisi syariah?

Pun pihak terboikot juga seharusnya lebih bijak dalam menghadapi “saudara”nya yang cederung reaktif. Membalas dengan adab dan akhlak tanpa menyindir di dunia maya menjadi salah satu langkah yang cukup bijak dan mampun menunjukkan kualitas ke-Islam-an terboikot. Selain itu “mengalah” dengan memindahkan venue kajian ke masjid lain juga secara tidak langsung “membenarkan” tuduhan dari surat edar pemboikot. Terboikot selayaknya tetap kukuh dalam mempertahankan apa yang sudah disepakati dalam acara yang telah direncanakan. Kukuh secara aqidah, kukuh pula secara muamalah.

Toh jika memang pemboikot dan terboikot masih sama-sama muslim, ada banyak cara menyelesaikan masalah secara syar’i yang telah ditunjukkan oleh salafush shalih tanpa merugikan dan merendahkan salah satu pihak. Termasuk melakukan ishlah yang sifatnya jangka panjang dan berbasis pada umat.

Masjid sebagai pusat kegiatan muslim bukan milik siapa-siapa. Allah juga menegaskan bahwa masjid hanya milik-Nya. Kewenangan pelarangan kegiatan di Masjid hanya milik Allaah yang Dia tunjukkan secara naqli. Pelarangan atau pemboikotan kegiatan umat di Masjid tentu tidak bijak dan dapat dipandang sebagai bentuk halus “mengambil alih” hak Allaah. Pengajian terlebih yang ada Al Qur-an dan As Sunnah disebut didalamnya, tidak dapat dicegah dengan alasan apapun kecuali ada bukti yang sah dan meyakinkan adanya penistaan agama.

Adakah yang lebih zalim dan lancang dari mengambil kewenangan Rabbun Naas?

Refleksi bagi kita semua, pemaknaan atas suatu ajaran mungkin bisa berbeda dan bisa jadi friksi tak akan padam, namun yang tak boleh hilang adalah cara memandang rival.

Apakah rival kita masih muslim?

Bukankah kita tahu haqqul muslim ‘alal muslim?

Dan apa yang membuat kita tidak mengamalkannya?

Sebegitu gelapkah hati kita dengan saudara kita?

Apakah seperti itu yang diajarkan Nabi kita?

Bukankah NU, Muhammadiyah, DDII, juga salafi? mengikuti para pendahulu?

Kapan kita mau merendahkan hati untuk bertemu dan saling mendengarkan?

Kafire dewe gak digatekne, senenge mboikot kajian dulure…

Wallaahul musta’an.

——–

Mungkin kita perlu baca (lagi) buku tentang perbandingan mazhab, serta karya Syaikh Mustafa Ali Ya’qub rahimahullah tentang NU dan Salafi.

 

Komentar Anda