BEM SEBAGAI ORGANISASI MAHASISWA : ANTARA MEANS DAN TOOLS

Kampus adalah salah satu fase yang menyenangkan dan dirindukan bagi seseorang. Bagaimana tidak, ketika didalamnya seorang bocah bisa lebih leluasa dalam menjalankan hidupnya (kecuali kalau dia ada di kampus yang sudah di-setting seperti sekolah). Dengan kata lain, seseorang belajar menjadi dewasa dan bertanggung jawab dengan hidupnya sendiri, minimal urusan studinya.

Diantara keseruan dunia kampus adalah mulai dikenalnya Organisasi Kemahasiswaan. Sebenarnya hal ini sudah ada bahkan sejak SD namun entah hingar bingar dari dunia organisasi memang lebih sumringah ketika di kampus. Keberagaman dan banyaknya pilihan sesuai minat dan bakat menjadi salah satu alasannya. Well, ini hanya intro dan basa basi saja dari pembahasan yang sedikit lebih serius.

Terjebak di Badan Eksekutif Mahasiswa

Salah satu organisasi mahasiswa yang (konon) cukup seksi untuk dijadikan wahana aktualisasi adalah Badan Eksekutif Mahasiswa. Lahir pasca-reformasi dengan nama sebelumnya berupa Senat Mahasiswa, organisasi se-kampus ini sebagaimana namanya, mengurus urusan yang sifatkan eksekutorial dan jika meminjam teori kenegaraan yang masyhur, memegang kewenangan eksekutif. Organisasi ini tersebar di pelbagai kampus di Indonesia mulai dari universitas ternama hingga yang namanya baru kita tahu hari ini. Dan ya, tentu sebagai lembaga eksekutif, ujung tombak dari organisasi ini adalah program – program yang dijalankannya.

OSIS, ya mungkin itu salah satu bentuk BEM dalam lingkup kecil. Sebagai Mantan Calon Ketua OSIS di SMA, saya pernah merasakan dinamika politik bocah yang sebenarnya cukup menyenangkan. Kenapa? Karena tradisi kami di SMA tidak akan berubah banyak siapapun yang jadi ketua OSIS. Untuk menjadi kandidat saja, kami harus melalui sederetan proses penempaan dan hegemoni nilai ala sekolah kami. Kaderisasi dan penjagaan tradisi di SMA kami cukup terjaga selama tiga tahun saya di SMA dan terima kasih kepada alumni saya yang tidak bosan mengarahkan kami. Masa SMA dan berorganisasi didalamnya cukup memberi saya banyak kebahagiaan dan pelajaran.

Kembali ke kampus khususnya Unair yang saya cintai (karena sudah diluluskan dan diberi banyak kesempatan jalan – jalan, eh, jadi delegasi maksudnya). Hal yang sama juga saya rasakan ketika saya masuk ke daftar pencalonan menjadi ketua BEM se-kampus. Ya, saya juga heran kenapa saya mau mau saja didorong (atau memang salah satu tipikal saya yang risktaker) dan qodarullaah terpilih dengan ditemani oleh seseorang yang luar biasa setianya, Agus Shodikin. Memang saya akui kinerja saya nggak hebat – hebat amat selama nge-BEM bahkan tidak jarang ulah saya secara pribadi menghambat kinerja organisasi (dan saya berterima kasih sekaligus membanggakan bahwa Allaah mengirimkan orang – orang terbaik disamping saya selama nge-BEM berupa wakil ketua, para menko, para menteri dan staf yang joss gandos!). Pun ketika bergeliat dalam pencalonan, saya juga tidak terlalu khawatir karena kompetitor saya teman se-SMA saya yang saya kenal kiprah dan komitmennya baik di SMA maupun di Kampus (bung Vitro – sekarang di OJK dan bung Dindit – sekarang jadi suami dan dokter intern).

Awalnya, saya cukup optimis dengan kondisi organisasi mahasiswa di kampus. Namun semua berubah bahkan ketika negara api belum menyerang. Nilai – nilai ideal dan normatif tentang tata pemerintahan yang saya pelajari selama di Fakultas Hukum serta saya jadikan bahan di lomba debat seakan tertahan di catatan. Asas – asas umum pemerintahan yang baik, prinsip konstitusionalisme (makanan apa nih?!) hingga teori konstitusi benar – benar tidak ada. Well tugas BEM benar – benar besar secara kelembagaan. Perubahan demi perubahan kami inisiasi baik dalam skala internal maupun antar fakultas. Hingga akhir kepengurusan, perubahan yang kami citakan tidak kunjung nampak kecuali beberapa hal yang memang secara faktual bisa dicapai (seperti renovasi sekretariat BEM yang sekarang – Alhamdulillaah – diruntuhkan dan menjadi mushola FISIP).

Apakah BEM gagal? Tergantung.

Saya pribadi dan mungkin dengan bung Agus mungkin gagal memenuhi janji dan ekspektasi yang kami tawarkan ketika kampanye dahulu dihadapan konstituen. Namun pada dasarnya kerja BEM adalah kerja jangka panjang. Ambil contoh dalam urusan hukum. Jika BEM memilih untuk menggugat Rektorat dalam kasus penggusuran, tentu PTUN menjadi salah satu opsi penyelesaian sengketanya dan untuk mengawal peradilan ini tidak bisa hanya dilakukan oleh satu kepengurusan dan itupun kalau kepengurusan berikutnya masih mau mengawal. Belum lagi bicara urusan kaderisasi seperti menanamkan cinta almamater (bukan cinta ormek, cinta fakultas apalagi cinta pacar orang). Tidak bisa diselesaikan hanya dalam waktu setahun khususnya seharian efektif (belum terhitung kalau ada rusuh dengan BEM Fakultas).

Ya, kerja BEM bukan kerja setahun.

Meski sekali lagi kami akui ada dan banyak program yang relevan dilakukan selama setahun.

Namun hal yang tak boleh dilupakan adalah, BEM adalah sarana aktualisasi dari ekspektasi, wadah menjadikan ekspektasi lebih konkret. Poinnya adalah BEM jika meminjam istilah dari Dr. Arief Munandar, adalah alat atau tools dan bukan tujuan atau means. Termasuk dalam hal ini adalah menjadikan BEM maupun lembaga kampus lain yang masuk dalam lingkup student goverments sebagai miniatur negara yang seharusnya ideal dengan segala struktur yang mendukungnya mulai dari konstitusi, kelembagaan dan aturan. Tentu memperjuangkan kemerdekaan dan pembangunan negara tidak bisa dikawal hanya setahun saja bukan?

DLM di jaman kami dan saya yakin di setiap jaman baik sebelum maupun setelahnya memiliki keinginan memiliki kembali sebuah konstitusi mahasiswa. Namun hingga hari ini, hal itu tak kunjung terwujud entah apapun alasan dan dalihnya. Siapa yang salah? entah, lebih baik mempertanyakan apa solusinya.

Membangun organisasi mahasiswa bisa diibaratkan membangun rumah. Ini filosofi yang masih saya pegang khususnya pada salah satu organisasi yang saya ikut terlibat dalam kelahirannya, Masyarakat Yuris Muda Airlangga. Mengapa masih terlibat? Apakah saya terjangkiti yang kata mereka “post power syndrome”? Apakah anda tidak percaya dengan junior? Bukankah kreatifitas mereka akan terbelenggu?

Well, tentu saya tidak bisa menjawab dengan memuaskan dari pertanyaan tersebut atau sejenisnya. Namun saya meyakini sebagaimana telah dicontohkan di pelbagai gerakan bahwa tidak etis meninggalkan bangunan rumah yang belum selesai seperti menyisakan makanan prasmanan yang kita ambil sendiri dalam keadaan belum habis. Tanggung jawab untuk mengawal visi lembaga walau sudah tak lagi terlibat aktif tentu tetap melekat kepada mereka – mereka yang pernah menjadi orang yang berkepentingan disana.

Tentu perbedaannya adalah pada bentuk intervensi dan komunikasi untuk mengawal hal tersebut agar tidak terlihat adanya keinginan untuk kembali seperti hubungan di Indonesia antara presiden dan mantannya. Hal yang penting adalah tetap menjaga interaksi dan berkontribusi dalam menjaga pembangunan organisasi tersebut. “Veteran” patut disalahkan dan bertanggungjawab jika bangunan yang sudah dibangun adik-adiknya ternyata disorientasi dan tidak sesuai lagi dengan blueprint bangunan rumahnya bak awalnya hendak membangun rusun bebas sewa eh ternyata malah dijadikan apartemen berbayar. “Veteran” tidak boleh lepas tanggung jawab sekaligus tidak patut mengambil alih tugas junior, cukup mengawal saja bahwa junior tetap on the track sebagaimana para founding fathers kita mengawal bangsa ini ketika jaman Orba. Dan inilah pinta saya untuk para “Veteran” dimanapun kita pernah mengaktualisasikan diri.

Fokus pada Tujuan

“Sebuah perkara bergantung pada maksudnya” – Kaidah Fikih, Imam As Suyuthi

Maju-nya seseorang menjadi ketua dan wakil ketua BEM tentu harus diapresisasi sebagai bentuk kepedulian sekaligus keberaniannya untuk berkontribusi konkret pada almamater. Pun kita tidak berwenang menjustifikasi motif pribadinya maupun kekuatan dibaliknya yang mendorongnya maju. Toh pada akhirnya sebagaimana saya sebut sebelumnya bahwa BEM hanya alat. Jika seseorang memiliki hasrat besar untuk berkontribusi, suatu keniscayaan kalaupun jika dia kalah dalam persaingan BEM, dia akan berkontribusi dalam bentuk lain baik bergabung di lembaga lain, menciptakan gerakan alternatif atau fokus pada profesinya.

Pun jikalau Ketua BEM dan wakilnya dipilih secara aklamasi karena tidak ada yang berminat jadi ketua seperti di UI, dipilih bak Pemilu, ditunjuk oleh Rektorat, diangkat oleh Ketua BEM sebelumnya seperti khalifah dahulu atau ditentukan dari hompimpah, pada hakikatnya hal tersebut hanyalah tools. Demokrasi secara esensial adalah memperjuangkan keinginan rakyat, bukan pemilu. Pemilu hanya instrumen yang dianggap sebagai bentuk partisipasi secara langsung dari keinginan tersebut. Dan ya, kalau rakyat maunya Presiden dipilih dengan hompimpah, ya itupun sudah demokratis bagi saya. Bahkan demokrasi itu sendiri adalah tools dan kesejahteraan rakyat, kepentingan merekalah yang menjadi means dalam posisi maupun kontribusi.

Maka saya ucapkan selamat kepada adik – adik saya dimanapun kalian berkontribusi baik dengan atau tanpa posisi. Sebagaimana saya nukil bahwa sebuah urusan bergantung maksudnya, jagalah niat dan motif kita dalam berkontribusi karena hal ini yang tidak kalah mudah untuk dikawal sebagaimana mengawal UKT tidak naik. Kalian pasti tidak dapat memuaskan semua pihak termasuk senior – senior yang merasa veteran namun selama kalian bertanggungjawab dengan pilihan kalian dengan didasarkan perhitungan yang matang (dan mungkin intuisi tajam) silahkan maju terus.

Jangan terjebak menjadikan means sebagai tools atau parahnya menjadikan tools sebagai means atau kalian akan berakhir hina sebagaimana hinanya para koruptor menjadikan kursinya untuk mendapatkan fulus. Tetaplah jaga identitas sebagai cendekiawan yang menurut Kuntowijoyo memiliki dua peranan (1) Manajemen yang rasional, dan (2) membantu rakyat dalam intellectual war/perang gagasan. Dan kalian, organisasi mahasiswa, (harusnya) punya keduanya. Selamat berkontribusi.

Fiat Populi Ruat Coelum

 

Tambahan

Dalam hukum tata negara, ada prinsip “Ius Contrarius Actus”, yang secara bebas saya terjemahkan “siapa yang melahirkan aturan berwenang untuk mencabutnya”. Jadi kalau kalian dilahirkan dari aturan suatu lembaga (sebut saja Rektorat) maka lembaga tersebut pula yang berwenang mencabut kalian dan hilanglah kalian secara hukum.

Maka saran saya, perkuat kekuatan massa khususnya dalam mengawal kebijakan lembaga pengangkat kalian terkait kepentingan mahasiswa. Ingat bahwa nama lembaga kalian adalah Badan Eksekutif Mahasiswa, bukan Badan Eksekutif Lembaga (sebut saja Rektorat).

 

Komentar Anda