Membaca Kembali Fatwa Pemilu Al Irsyad

Indonesia akan menjumpai tahun politik. Pemilihan kepala daerah di 2018 yang kemudian disusul pemilihan serentak legislatif dan presiden pada 2019. “Pesta” demokrasi menjadi tagline dan trending topik yang akan mewarna jagad media di nusantara.

Hal inilah yang kemudian tak luput dari perhatian banyak komunitas termasuk Al Irsyad salah satunya. Sebagai salah satu lembaga yang cukup tua berdiri, Al Irsyad memiliki basis masa yang cukup kuat hingga mampu bertahan melampaui usia kemerdekaan. Lahir pada 1916 di inisiasi oleh Syaikh Achmad Syurkati, lembaga ini berfokus memang pada sektor edukasi dan sosial ditengah rakyat. Pun Al Irsyad juga tercatat menjadi bagian dari MIAI atau Majelis Islam A’la Indonesia. Kiprah Al Irsyad dalam percaturan keumatan tak perlu diragukan lagi.

Sikap Al Irsyad sebagai Representasi Salafi di Politik Zaman Now

Al Irsyad sendiri sebagai wadah komunal umat tak bisa menutup mata dan menyumpal telinga dalam menyikapi kebutuhan umat khususnya yang terkait hajat hidup orang banyak. Politik salah satunya. Pasca Aksi Bela Islam yang terpicu oleh pernyataan salah seorang mantan Gubernur Ibukota, geliat semangat umat Islam dalam kancah politik baik dalam taraf hulu sampai hilir dirasa meningkat. Hal ini yang mau tak mau harus diarahkan oleh Al Irsyad sebagai lembaga yang mengemban fungsi edukasi kepada umat.

Hingga akhirnya pada Februari 2018 keluarlah salah satu Fatwa atau putusan dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad tentang Pemilu yang kesimpulan akhirnya adalah memperbolehkan umat Islam untuk memilih. Hal ini tentu tidak berdampak besar bagi umat Islam di Indonesia karena faktanya umat Islam sendiri telah menentukan pilihannya baik sejak 1955 hingga pemilu 2014.

Akan tetapi hal ini lebih menarik ketika melihat ratio-legis yang ada dalam amar putusan fatwa tersebut termasuk actor intellectual yang terlibat dalam kelahiran fatwa pemilu.

Pergeseran Sikap Politik Salafi

Poin pertama adalah membahas tentang actor intellectual fatwa pemilu Al Irsyad yang di isi oleh asatidz dengan latar belakang pemikiran salafi. Secara sederhana salafi sendiri merupakan pemikiran Islam yang memprioritaskan pada gerakan purifikasi ajaran Islam sesuai dengan Al Qur-an, As Sunnah dan praktik 3 generasi pertama (Sahabat, Tabi’in dan Tabi-ut Tabi’in). Pemikiran Islam ini memiliki sentral tokoh mulai dari Ibnu Taimiyah, Syaikh Muhammad bin Abdulwahab hingga era moderen setidaknya seperti Syaikh Utsaimin, Syaikh Bin Baz dan Syaikh Albani maupun murid – murid mereka.

Da’i salafi dikenal secara asumtif oleh kalangan muslim lain sebagai gerakan yang sangat kuat menekankan dakwah tauhid, anti bid’ah maupun praktik yang menjurus pada kesyirikan. Hal ini yang secara tidak langsung membangun frame eksklusif terutama secara lahiriah dengan simbol pakaian maupun janggut.

Salafi secara politik khususnya di Indonesia juga dikenal menjauh dari dinamika baik tingkat elit maupun akar rumput. Hal ini yang kemudian menjadi anomali ketika melihat kondisi salafi di Mesir maupun secara historis terjadi pada awal lahirnya negara Arab Saudi.

Sikap politik salafi di Indonesia yang dikenal jauh dari perpolitikan praktis menjadi berubah ketika Al Irsyad yang digawangi oleh asatidz yang mayoritasnya doktor memperbolehkan memilih ketika pemilu.

Pergeseran ini setidaknya bisa dilacak melalui butir – butir fatwa mereka.

Menguak ratio-legis Fatwa Pemilu

Penyikapan seseorang atas suatu perkara berasal dari pemahaman orang tersebut atas perkara yang dihadapi. Sikap pembolehan menggunakan hak pilih dari dewan fatwa Al Irsyad tentu berangkat dari pemahaman tentang urgensi kekuasaan dalam Islam.

Hal ini bisa ditinjau sebagaimana pernyataan mereka,

“Kepemimpinan adalah salah satu aspek yang dianggap sangat penting dalam Islam. Hal ini bisa dilihat dari begitu banyaknya ayat dan hadits Nabi Shalallahu ‘alaihi wassallam yang membahas tentang ini, dikarenakan sangat besar pengaruh pemimpin terhadap baik buruknya kehidupan suatu masyarakat.”

Lebih spesifik lagi, dewan fatwa yang berisi asatidz salafi ini juga menegaskan urgensi pemilu sebagai sarana utama dalam menentukan kepemimpinan melalui pernyataan;

“Pemilu merupakan permasalahan besar yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat umum dan menyangkut hajat orang banyak, masalah ini juga bisa dikategorikan dalam masalah “ma ta’ummu bihil balwa” atau perkara yang menimpa masyarakat luas, bahkan di beberapa negara yang dulunya tidak ada pemilihan umum pun, sekarang mulai memberlakukan aturan itu, walaupun hanya di beberapa lini pemerintahannya.”

Hal inilah yang menjadi landas filosofis asatidz salafi dalam menentukan penyikapan mereka dalam urusan penentuan kepemimpinan melalui pemilu meski pada dasarnya mereka tidak mengakui demokrasi sebagai sebuah sistem kenegaraan sebagaimana tertuang dalam poin satu (1) fatwa mereka.

Ke-salafi-an dari fatwa ini sudah mulai nampak dengan dinukilnya nama ulama rujukan salafi dalam poin dua (2) fatwa mereka contohnya seperti Syaikh bin Baz, Syaikh Albani dan Syaikh Utsaimin. Hal ini juga diperkuat dengan rujukan “Lajnah Daimah” yang merupakan lembaga fatwa di Saudi. Poin yang sangat menarik karena tidak ditemukan nama ulama asal Indonesia termasuk Majelis Ulama Indonesia didalamnya. Menara utama dari fatwa ini masih tidak terlepas dari fatwa dari Ulama timur tengah khususnya Arab Saudi.

Pada poin tiga (3), dewan fatwa memaparkan secara singkat landasan historis dalil penguat partisipasi aktif berpolitik dalam pemilu dalam hal ini memilih. Hal yang menarik adalah ketika dewan fatwa mendalilkan keterlibatan politis Nabi Yusuf sebagai menteri di Mesir yang menunjukkan bahwa beliau tidak hanya berhenti pada tindakan politik berupa menentukan suara atau sekedar memilih namun sudah pada taraf maju dalam pencalonan jabatan politis. Anomali ini yang kemudian menjadi sedikit bertentangan ketika dewan fatwa berpendapat dalam poin sembilan (9) yang berbunyi;

“Anjuran menggunakan hak pilih bukan berarti anjuran untuk terlibat langsung dalam kancah perpolitikan.”

Terdapat kerancuan dalam kata “terlibat langsung” mengingat menentukan pilihan dalam pemilu mulai dari hadir sampai mencelupkan jari dengan tinta ungu adalah keterlibatan langsung dalam ranah politik. Pun jika yang dijadikan dalil adalah keterlibatan politik Nabi Yusuf, maka mencalonkan diri sebagai pemangku kekuasaan juga merupakan keterlibatan langsung dalam ruang politis. Hal inilah yang menjadikan fatwa ini memiliki celah multi-interpretasi dan inkonsistensi dalam satu poin dengan yang lain dalam mendefinisikan “keterlibatan langsung”.

Poin penutup atau sepuluh (10) menjadi fatwa yang menarik mengingat reaksi pro atau kontra pasti ada ketika fatwa tersebut dipublikasikan.

“Menganjurkan kepada kaum muslimin baik yang menggunakan hak pilih atau yang tidak menggunakannya agar selalu bersatu dan menjaga ukhuwah islamiyah serta menjauhi perdebatan yang hanya melemahkan kaum muslimin.”

Makna tersurat dari poin ini sangat lugas bahwa sikap politik apapun mulai dari yang aktif maupun pasif, apolitik maupun depolitik, untuk tetap mendahulukan prinsip persatuan atau ukhuwah dan menjauhkan diri dari perilaku kontra-produktif berupa debat kusir yang marak terjadi di tengah dunia maya.

Sebagai kata penutup, pesan dari misi pemikiran Islam-Salafi menjadi hal yang tak terlupa yakni memprioritaskan menuntut ilmu khususnya bab tauhid diingatkan kepada seluruh umat sebagai bentuk penyempurnaan ikhtiar politik praktis, termasuk ijtihad dewan fatwa yang terdiri dari satu (1) jebolan strata dua dan delapan (8) lulusan strata tiga. Mereka yang berfatwa ini seharusnya sudah tidak diragukan kemampuan akademiknya dibanding yang belum melewati fase strata tersebut dalam konteks akademik zaman now. (dan alangkah naif jika anggota dewan fatwa ini disandingkan dengan ulama imam madzhab yang tak bergelar karena memang perbedaan kondisi sistem pendidikan)

Kesimpulan

Berdasarkan analisa tersebut, setidaknya ada beberapa poin yang bisa diambil antara lain :

  1. Pergeseran sikap politik beberapa asatidz salafi dari yang anti-politik menjadi lebih pro-politik dengan memperbolehkan menggunakan hak pilih;
  2. Dalil historis – filosofis menjadi salah satu landasan terkuat tentang pentingnya berpartisipasi politis khususnya mencegah keburukan yang lebih besar;
  3. Inkonsistensi dalam menyikapi “keterlibatan langsung” mengingat menggunakan hak pilih adalah terlibat langsung dalam sistem politik dan Nabi Yusuf yang didalilkan merupakan contoh konkret partisipasi aktif pada sistem;
  4. Adanya potensi negatif-reaktif dari keluarnya fatwa tersebut yang coba diredam dengan ajakan mendahulukan ukhuwah islamiyah dan meninggalkan perdebatan kontra-produktif;
  5. Mulai terlembaganya pemikiran realistis Salafi di Indonesia secara komunal dengan wadah dewan fatwa dibandingkan dengan fatwa – fatwa pribadi.

Demikian analisa sederhana ini mengulas tentang fenomena pergeseran sikap politik Salafi dan poin fatwa dari dewan fatwa Perhimpunan Al Irsyad yang secara personal-nya merepresentasikan pemikiran Salafi di Indonesia.

Tentu naif jika hanya menilai salafi hanya dari satu sisi atau satu sosok semata mengingat gerakan purifikatif ini tidak memiliki struktur kelembagaan terpusat yang rapih sebagaimana gerakan Islam lain seperti Tarbiyah, namun semoga dengan kelahiran dewan fatwa tersebut bisa menjadi salah satu ijtihad baik menawarkan wajah Salafi yang lebih ramah, terstruktur, tersistem dan rapih kepada umat Islam di Indonesia guna mewujudkan ummatah wahidatan.

Setidaknya, asatidz mayoritas doktor ini telah ber-ijtihad jama’i melalui fatwa komunal yang selaiknya mendapat pahala ijtihad yang lebih serius dibandingkan mereka yang secara personal bahkan reaksional berfatwa, seperti ditanya ditempat dan langsung dijawab ditempat bahkan pada pertanyaan yang memerlukan riset historis secara mendalam, sebut saja seperti surban.

Fatwa ini, dengan segala kekurangannya mengingat produk dari akal makhluk tak sempurna, layak untuk diapresiasi oleh khalayak Islam.

Wallaahu a’lam.

Link Unduh fatwa : https://dewanfatwa.perhimpunanalirsyad.org/fatwa-menggunakan-hak-pilih-dalam-pemilu/

Sejarah singkat Al Irsyad : https://www.hidayatullah.com/kajian/sejarah/read/2014/09/06/28849/satu-abad-al-irsyad-al-islamiyyah.html

Sumber Gambar : http://www.alirsyadjember.net/2016/10/tokoh-al-irsyad-kota-bogor.html

Komentar Anda