Masih Butuh Hari Buruh?

labour-R-L

Setiap tahunnya, jalanan perkotaan terlebih metropolitan selalu dipenuhi oleh ribuan tubuh yang penuh keringat. Tanggal 1 Mei yang secara mendunia “dirayakan” sebagai International Worker’s Day merupakan momen yang menarik perhatian bagi seluruh elemen kebangsaan mulai dari pemerintah, pebisnis hingga media massa. Massa buruh bisa dipastikan akan turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Sejarah hari buruh Internasional tidak bisa dilepaskan dari intervensi kaum sosialis. Bahkan tidak jarang dikaitkan dengan komunis yang memang menawarkan narasi tentang pengentasan kelas proletar yang salah satunya adalah buruh melalui aksi yang revolusioner. Entah apapun alasan yang ada dibalik lahirnya ritual serentak sedunia ini, yang pasti hari ini (1 Mei) sudah diakui secara universal sebagai hari-nya para buruh pekerja.

Pertanyaannya adalah, apakah yang dibutuhkan para buruh pekerja ini adalah acknolegdement yang hanya bersifat ritual belaka dan sekedar dirayakan dengan liburan?

Melacak Identitas Buruh menurut Hukum Indonesia

Pertanyaan pertama yang harus didudukkan adalah, siapa yang dimaksud buruh itu?

Apakah setiap pekerja, yakni orang yang bekerja laiknya Advokat, dokter, peneliti, pengamen bisa disebut sebagai buruh?

Jika kita konsekuen memegang identitas bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) konstitusi, maka sudah selayaknya kita telisik dahulu bagaimana hukum sebagai panglima (dan alat legalitas) mendefinisikan buruh.

Rujukan utama buruh atau serikatnya jika ditanya apa landas hukum yang mereka pakai ialah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Definisi buruh secara terang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 aturan tersebut yang berbunyi :

“Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan
dalam bentuk lain.”

Undang-undang ini pada Pasal 1 angka 4 juga memberikan definisi soal siapa yang dapat diklasifikasikan sebagai pemberi kerja

“Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.”

Ada sedikit bias ketika pemberi kerja dalam pasal diatas mempekerjakan tenaga kerja, bukan pekerja/buruh. Apa itu tenaga kerja? Pasal 1 angka 2 berbunyi :

“Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.”

Jadi secara definitif dapat dikatakan bahwa setiap buruh pasti tenaga kerja tetapi setiap tenaga kerja belum tentu buruh. Unsur diferensiasi-nya ada pada adanya “pemberian upah” yang menuntut adanya sang pemberi (pemberi kerja) dan sang penerima (buruh). Adapun tenaga kerja non-buruh adalah mereka yang tidak menerima upah.

Upah sendiri itu apa? apakah bayaran untuk dokter atau success fee advokat bisa dimaknai upah? Pasal 1 angka 30 menjawabnya :

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang
sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.”

Sudah nyata dan jelas, bahwa yang dimaksud upah dalam rezim hukum ketenagakerjaan dibatasi pada adanya unsur buruh dan pemberi kerja, hubungan yang sifatnya superioritas, sementara relasi klien-pemberi jasa seperti dokter-pasien atau advokat-klien tidak termasuk dalam definisi upah mengingat relasinya yang egaliter.

Maka hadirlah negara melalui aturan dan kebijakannya untuk memproteksi buruh yang secara relasi kontraktual lebih inferior ketika berhadapan dengan pengusaha/pemberi kerja.

Pertanyaannya adalah apakah negara benar-benar hadir untuk mengimbangi posisi buruh vis a vis pengusaha/pemberi kerja?

Mengingat temuan BPS bahwa upah buruh cenderung menurun di tahun 2018 ini sebagaimana gambar dibawah ini.

buruh

Pada sisi lain, inflasi sangat bisa semakin memperparah derita buruh (dan keluarganya pun tenaga kerja lain) karena diantara akibatnya adalah meningkatnya harga yang ada di pasar yang tentu berpengaruh pada semakin menurunnya daya beli.

Jadi tentu saja tidak cukup berpuas hanya menuntut kenaikan nominal upah eh harga kebutuhan ternyata juga melambung melampaui kenaikan upah tersebut. Pengawalan kebijakan ekonomi mikro dan makro perlu dikawal bersama agar kesejahteraan umum benar-benar maju untuk semua, tidak hanya bagi yang memiliki kapital besar.

Jangan sampai hari buruh yang sampai diliburkan secara nasional maupun menghadirkan puluhan ribu massa berunjuk diri hanya berhenti secara ritual dan formalitas belaka agar eksis di dunia maya.

Pengawalan dan penuntutan proteksi ekonomi makro-mikro inilah yang sudah selaiknya diperjuangkan oleh siapa saja termasuk buruh (dan serikatnya) baik pada rapat-rapat kontraktual dengan pengusaha, forum-forum cendekia bersama insan academia, diatas aspal jalanan bersama kawan seperjuangan, didalam ruang-ruang sidang melawan kezaliman atau setidaknya terucap dalam doa di tengah malam, agar bangsa ini benar-benar tidak bubar karena saking susahnya rakyat untuk bertahan hidup di dunia yang serba mahal dan mencekik.

Selamat berefleksi bagi para buruh-pejuang dan mewakili tenaga kerja non-buruh maupun pengangguran di Indonesia, saya haturkan terima kasih karena kami masih butuh hari buruh. Untuk libur sejenak.

 

Referensi :

Foto : “Union Budget 2017 : Government Keen on Labour Reforms for Ease of doing Business Said Arun Jaitley”, www.financialexpress.com, 1 Februari 2017, diakses pada 1 Mei 2018

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Infografis : “Kesejahteraan Buruh Kian Menurun”, www.harnas.co, 17 Maret 2018, diakses pada 1 Mei 2018

Komentar Anda